Skybee — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 516,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Permintaan dana itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/6/2026).

Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, usulan anggaran tambahan diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), serta penanganan perjudian online.

Ivan menjelaskan bahwa pagu indikatif lembaga untuk 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 253,3 miliar berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tertanggal 7 Mei 2026. Sebagian besar anggaran itu akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional.

Rincian pagu indikatif meliputi analisis dan pemeriksaan sektor narkotika dan perjudian sebesar Rp 660 juta, operasional kantor Rp 252,7 miliar, pemeliharaan teknologi informasi Rp 19,3 miliar, gaji dan tunjangan Rp 206 miliar, serta pemeliharaan dan operasional perkantoran Rp 26,7 miliar.

Program Prioritas yang Membutuhkan Dukungan Anggaran

Selain kebutuhan operasional, PPATK menyampaikan sejumlah program prioritas yang dinilai membutuhkan tambahan dukungan anggaran. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan produk intelijen keuangan guna mendukung penerimaan negara dan pemberantasan tindak pidana.

Ivan merinci program prioritas tersebut, antara lain: kerja sama internasional dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF); pelaksanaan implementasi strategi dan rencana aksi nasional APUPPT dan PPSPM; serta hasil analisis dan pemeriksaan pada sektor korupsi, narkotika, perjudian, dan perpajakan.

Rincian Penggunaan Tambahan Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, PPATK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 516,4 miliar untuk 2027. Ivan memaparkan bahwa usulan tambahan itu terbagi atas Rp 106,1 miliar untuk program dukungan manajemen internal dan belanja pegawai, serta Rp 410,3 miliar untuk program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

“PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik,”

Ivan menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat memaparkan kebutuhan anggaran dan prioritas lembaga.