Skybee — Kementerian Perhubungan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini disampaikan karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwanto menyebut pagu indikatif 2027 yang diberikan melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas mencapai Rp 28,34 triliun, sedangkan kebutuhan riil diperkirakan sebesar Rp 55,16 triliun.

“Pagu indikatif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, terdapat gap sebesar Rp 26,82 triliun atau 48,62%,” ujar Dudy dalam rapat kerja dengan DPR, Rabu (17/6/2026).

Rincian Kebutuhan Tambahan

Dudy merinci beberapa pos prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif. Dukungan keselamatan transportasi diestimasikan membutuhkan tambahan Rp 7,98 triliun, sementara dukungan pelayanan transportasi sebesar Rp 9,17 triliun.

Pos lain yang disebutkan meliputi layanan transportasi perintis sebesar Rp 957 miliar dan kebutuhan belanja pegawai sekitar Rp 2 triliun. Berdasarkan total kebutuhan tersebut, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran Rp 20,11 triliun.

“Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan pelayanan transportasi nasional,”

Keselamatan Jadi Prioritas

Dudy menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan program dan anggaran Kemenhub pada 2027. Kementerian mengacu pada prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan sudah terlalu banyak dan harus dicegah.

“Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah,”

Fokus Per Sektor

Di sektor transportasi darat, anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta penyediaan layanan angkutan perintis.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, penyelenggaraan angkutan laut perintis, serta pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas laut.

Di sektor penerbangan, target anggaran difokuskan pada pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, pengawasan operasional bandar udara, serta penguatan layanan angkutan udara perintis di wilayah terpencil.

Untuk perkeretaapian, program prioritas meliputi pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api milik negara, pembangunan jalur baru, penanganan perlintasan sebidang, serta penyelenggaraan angkutan perintis dan program angkutan motor gratis.

Tujuan Pemerataan Konektivitas

Dudy mengatakan arah pembangunan transportasi pada 2027 tetap difokuskan untuk memperluas pemerataan konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

“Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami berharap pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan terjangkau dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.