— Indonesia didorong mempercepat penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas mineral kritis untuk memastikan manfaat ekonominya tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah. Dorongan itu disampaikan saat Serial Dialog Mineral Kritis bertema Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pembicara menyoroti lonjakan permintaan global atas mineral kritis untuk kebutuhan transisi energi, manufaktur, dan industri pertahanan, sehingga Indonesia berada di posisi strategis jika mampu membangun rantai nilai yang kuat di dalam negeri.

Kebutuhan Hilirisasi dan Nilai Tambah

Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), Suzanty Sitorus, menyatakan Indonesia memiliki cadangan mineral kritis melimpah dan merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Namun, menurutnya, kekayaan sumber daya tersebut harus diikuti penguatan industri pengolahan domestik agar manfaatnya lebih luas.

“Indonesia pada posisi yang sangat strategis memiliki beberapa mineral kritis menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Kami ingin memastikan bahwa perkembangan dari industrialisasi untuk mineral kritis ini juga akan melahirkan suatu manfaat pada ekonomi yang lebih positif, yang lebih inklusif, yang menerima manfaatnya semua pihak sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan juga mendukung ekonomi hijau,” kata Suzanty.

Suzanty menambahkan kepemilikan sumber daya tidak otomatis membuat Indonesia penerima manfaat ekonomi terbesar. Pengembangan industri hilir, penguasaan teknologi, dan kemampuan menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar global perlu menjadi fokus kebijakan.

“Kita perlu meningkatkan nilai tambahnya agar manfaat ekonominya lebih tinggi dari mineral kritis yang kita miliki dan terlebih sekarang sebetulnya mineral kritis ini diburu oleh banyak negara untuk berbagai hal,” ujarnya.

Mineral Kritis Sebagai Aset Strategis

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyebutkan transformasi pandangan terhadap mineral kritis dari sekadar komoditas menjadi aset yang menentukan daya saing industri dan kemandirian energi suatu negara.

“Mineral kritis tidak hanya dipandang sebagai suatu komoditas saja tetapi mineral kritis ini sudah menjadi aset yang menentukan apakah daya saing industri kita itu mampu bersaing di ekonomi global, apakah mineral kritis ini bisa mendorong kemandiran energi dan seterusnya,” kata Esther.

Esther menyatakan peluang besar ada di tangan Indonesia, namun realisasi potensi tersebut membutuhkan kebijakan tepat, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan mitigasi risiko agar pengembangan tidak menciptakan ketergantungan baru.

Suzanty juga menggarisbawahi kebutuhan ketersediaan energi andal yang ramah lingkungan dan terjangkau sebagai penopang pengembangan industri mineral kritis. Dengan dukungan itu, mineral kritis diharapkan menjadi dasar industrialisasi yang berdaya saing sekaligus mendukung agenda ekonomi hijau.

“Semoga dialog hari ini tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan, tapi juga membantu kita semua memperjelas pilihan-pilihan strategis yang perlu diambil oleh Indonesia agar mineral kritis benar-benar menjadi fondasi bagi industrialisasi yang berdaya saing, mendukung ekonomi hijau, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Suzanty.