Skybee — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar untuk tahun anggaran 2027 setelah pagu indikatif lembaga itu turun sekitar 22% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Usulan tambahan anggaran tersebut disampaikan untuk menutupi berkurangnya alokasi di beberapa pos belanja, termasuk program pencegahan korupsi dan belanja barang, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas KPK pada 2027.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kebutuhan tambahan itu diajukan menyusul arahan Presiden saat pelaksanaan konsolidasi program pada 3 Juni di Sentul.

“Kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul,” kata Setyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Setyo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran lembaga negara yang penting menjalankan tugasnya.

“Beliau memberikan sebuah statement berapa pun yang dibutuhkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” ujar Setyo.

Respons datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang bercanda bahwa angka yang diajukan KPK masih kecil dibanding pernyataan presiden.

“Saran saya, Pak, karena Pak Presiden sudah ngomong, kalau bapak tampilkan di paparan tadi kan minta berapa saja dikasih. Pak, ajuin Rp5 triliun, Pak. Tanggung, Pak,” kata Sahroni disambut suasana rapat yang mencair.

Sahroni menambahkan guyonan bahwa bila usulan tidak dikabulkan, rekaman pernyataan presiden bisa diputar kembali sebagai pengingat.

“Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, kita buka videonya. Nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan anggarannya. Setuju enggak kita ke teman-teman? Setuju,” ujarnya.

Menanggapi candaan itu, Setyo menegaskan KPK tidak berniat mengajukan anggaran berlebihan. Ia menyebut lembaganya hanya mengharapkan kebutuhan yang telah dihitung dapat dipenuhi pemerintah.

Setyo juga menegaskan pengajuan tambahan anggaran dilakukan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pencegahan, penindakan, pendidikan antikorupsi, serta penguatan kelembagaan pada 2027.