Skybee — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sedikitnya 10 ruas jalan tol baru sepanjang 201,12 kilometer dapat difungsionalkan pada semester II 2026. Target ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) serta memperkuat konektivitas antardaerah.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan jalan tol tidak sekadar infrastruktur transportasi, melainkan juga instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. “Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional,” ujar Dody.

Daftar Ruas Tol Yang Direncanakan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, menyebut berdasarkan progres konstruksi saat ini sekitar 10 ruas berpotensi rampung pada akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru.

Ruas yang direncanakan selesai pada 2026 antara lain:

  • Sigli – Banda Aceh seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 km, difungsikan dua jalur dua arah untuk seluruh golongan kendaraan.
  • Palembang – Betung seksi 1–4 (Kramasan–Pulo Rimo) sepanjang 54,50 km, akan dioperasikan dua jalur dua arah khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Probolinggo – Banyuwangi seksi 3 (Paiton–Besuki) sepanjang 25,60 km, dua jalur dua arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Serang – Panimbang seksi 2 (Rangkasbitung–Cileles) sepanjang 24,17 km, dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan seksi 6 (Kutanegara–Sadang) sepanjang 8,50 km, difungsikan khusus arus balik dari Sadang menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Akses Patimbang Sta 14+110–33+500 sepanjang 19,39 km, direncanakan 4 lajur dua arah.
  • Semarang – Demak seksi 1A dan 1C sepanjang 3,66 km, dirancang 2 jalur (2 arah) dengan masing-masing jalur 2 lajur.
  • Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo paket 1.2B, 2.1A, dan 2.2B sepanjang 18,36 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Yogyakarta – Bawen seksi 1 dan 6 sepanjang 15,10 km, dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
  • Kediri – Tulungagung segmen Akses Tol Bandara sepanjang 7,17 km, yang menghubungkan Kota Kediri dengan Bandara Internasional Dhoho.

Pengawasan Progres dan Standar Pelayanan

BPJT memastikan pengawasan terhadap progres pembangunan akan diperketat agar target konstruksi dapat tercapai tepat waktu. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian konstruksi sehingga ruas-ruas tersebut dapat difungsionalkan untuk mendukung pergerakan masyarakat pada periode Nataru nanti,” kata Ni Komang.

Komisi V DPR RI meminta selain membuka ruas baru, kualitas layanan juga harus ditingkatkan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur dalam peraturan. Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menyatakan UU telah mengatur indikator SPM jalan tol meliputi kondisi fisik, prasarana keselamatan, fasilitas layanan pengguna, dan waktu tanggap terhadap hambatan lalu lintas.

Huda menilai implementasi masih menghadapi kendala karena belum tersedianya regulasi teknis turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2022, sehingga pengaturan teknis masih merujuk pada peraturan lama. Komisi V juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan seperti jalan berlubang, lampu penerangan yang tidak berfungsi, genangan akibat drainase buruk, hingga kemacetan panjang di gerbang tol.

Instruksi Presiden Untuk Jalan Daerah

Selain pembangunan tol, Kementerian PU juga berkomitmen merampungkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025. Program ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi.

Dalam peresmian ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya jalan daerah sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Menurut Presiden, konektivitas yang baik akan menurunkan biaya angkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga tidak ada daerah tertinggal karena akses terbatas.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan capaian pelaksanaan IJD menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau seluruh pelosok secara inklusif dan merata. Ia menambahkan arahan agar lebar jalan daerah diperhitungkan agar dapat dilewati dua kendaraan roda empat secara berpapasan, dari semula sekitar 3 meter menjadi sekitar 8 meter.

Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km di 37 provinsi dengan total investasi Rp5,41 triliun. Pemerintah berharap ruas-ruas hasil program ini dapat memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan akses menuju pusat pelayanan publik, serta memperkuat rantai distribusi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.