Skybee — Sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia dan ASEAN menekankan bahwa penanganan disinformasi harus dilakukan secara kolaboratif. Forum yang membahas penguatan ketahanan informasi itu berlangsung dalam kerangka program Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE).

Inisiatif ini bertujuan menjadi ruang pertukaran pengalaman dan rekomendasi kebijakan antar-pihak, termasuk pemerintah, media, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil. Para peserta menilai peran bersama diperlukan karena masalah disinformasi bersifat kompleks dan lintas-sektor.

Rekomendasi Dokumen Kebijakan

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menyatakan bahwa policy paper hasil PIMHIE merupakan produk proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Policy paper yang dihasilkan melalui program PIMHIE ini merupakan hasil proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan informasi di Indonesia,” kata Sarwoto.

Ketua Bidang Media Digital dan Penyiaran Mastel, Neil R. Tobing, mempresentasikan dokumen berjudul Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis tersebut merekomendasikan lima pilar: akselerasi literasi digital, penguatan jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, pengetatan tata kelola platform digital, dan keberlanjutan riset berbasis bukti.

“Roadmap ini berangkat dari pandangan bahwa disinformasi bukan sekadar persoalan konten yang menyesatkan, melainkan risiko sistemik yang dapat memengaruhi kohesi sosial, kepercayaan publik terhadap institusi, stabilitas demokrasi, dan ketahanan nasional. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, preventif, dan kolaboratif,” tegas Neil.

Peran Teknologi dan Regulasi

Wakil Kepala perwakilan diplomatik menyampaikan bahwa penanganan disinformasi tidak cukup berfokus pada konten semata. Pendekatan juga harus memahami jaringan, aktor, dan mekanisme terorganisir dalam penyebaran informasi manipulatif.

“Selain itu, penting memanfaatkan teknologi, menguatkan instrumen hukum, pendidikan publik, serta mendukung jurnalisme berkualitas,” ujar Matthew Perrement.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Molly Prabawaty, menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi yang dipicu oleh perkembangan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten manipulatif dalam skala besar menuntut respons komprehensif.

“Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan kerangka regulasi, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital,” tegas Molly.

Temuan Ekosistem Informasi

BBC Media Action memaparkan temuan penelitian tentang ekosistem informasi Indonesia. Hasil survei menunjukkan media arus utama masih memegang tingkat kepercayaan tertinggi di kalangan masyarakat.

“Sebanyak 71% responden menyatakan percaya kepada media yang telah mapan, sementara tingkat kepercayaan terhadap sumber berita berbasis influencer berada pada angka 32%,” jelas Rachael McGuin, Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific.

Rachael juga menyebutkan adanya kelompok masyarakat yang aktif secara digital namun rentan terhadap misinformasi dan disinformasi. Temuan ini, menurutnya, menggarisbawahi kebutuhan pendekatan literasi digital yang disesuaikan dengan karakteristik audiens.

Di sisi praktik jurnalistik, penelitian menemukan bahwa mayoritas jurnalis melihat kecerdasan buatan (AI) sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas jurnalistik dan potensi penyebaran misinformasi jika penggunaan AI tidak disertai pedoman jelas.

Inisiatif Pengembangan Talenta AI

Kementerian Komunikasi menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengembangkan talenta AI. Kerja sama ini mencakup pelindungan anak di ruang digital, penanganan disinformasi, dan prioritas pembangunan nasional lainnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan harapannya agar kolaborasi tersebut mempercepat lahirnya talenta AI Indonesia yang kompetitif dan mampu membangun solusi bagi tantangan nasional.

“Kami menginginkan kemitraan yang lebih setara. Saya pikir ini adalah kerja sama yang sangat baik yang sedang kami upayakan untuk diperkuat antara Jepang dan Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teknologi AI ini yang sangat strategis saat ini,” kata Nezar.