Skybee — BPJS Ketenagakerjaan memperkuat upaya meningkatkan kepemilikan rumah bagi pekerja melalui Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Skema tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 dan dilaksanakan lewat kerja sama dengan perbankan serta pengembang properti.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Ady Hendratta, menyatakan program ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan mempermudah akses kepemilikan hunian.

Fasilitas Pembiayaan Untuk Pekerja

Program MLT menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan, antara lain Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Selain itu, terdapat juga pembiayaan konstruksi bagi pengembang yang menjadi mitra program.

Ady mengatakan bahwa akses pembiayaan melalui MLT ditawarkan dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor lebih panjang dibandingkan skema pembiayaan komersial umum. Kondisi itu diharapkan meringankan beban cicilan sehingga peluang pekerja memiliki rumah meningkat.

Target dan Kolaborasi

Ady menyoroti bahwa kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar pekerja lebih mudah memperoleh hunian layak.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan sosialisasi serta memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan penerima manfaat Program MLT. “Kepemilikan rumah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi keluarga dalam jangka panjang,” ujar Ady.

Ia menambahkan, semakin banyak pekerja yang mengetahui dan memanfaatkan fasilitas tersebut, semakin besar pula kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir saat risiko terjadi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup pekerja melalui kepemilikan rumah yang layak,” kata Ady, yang berharap MLT dapat membantu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus mendorong lebih banyak pekerja memiliki hunian sendiri.