Skybee — Pemerintah Jepang menegaskan kasus penculikan warga negaranya oleh Korea Utara bukan sekadar persoalan domestik, melainkan tantangan kemanusiaan yang harus ditangani bersama komunitas internasional.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Sekretaris Kabinet sekaligus Menteri yang Bertanggung Jawab atas Isu Penculikan Jepang, Kihara Minoru, dalam sebuah simposium PBB yang diselenggarakan bersama sejumlah negara mitra.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa masalah penculikan ini bukan hanya masalah bagi Jepang, tetapi juga tantangan bersama bagi komunitas internasional,” kata Kihara dalam simposium tersebut.

Korban Tetap Tidak Kembali

Kihara menyatakan tragedi penculikan terus berlangsung karena banyak korban yang sampai kini masih dirampas kebebasannya dan belum bisa pulang ke negara asal. Pemerintah Jepang secara resmi mengidentifikasi 17 warga sebagai korban penculikan oleh Korea Utara; dari jumlah itu, baru lima orang yang berhasil kembali ke Jepang.

Selain kasus-kasus yang diidentifikasi secara resmi, masih terdapat laporan tentang orang hilang yang diduga juga menjadi korban penculikan rezim Korut.

Desakan Penyelesaian

Mengingat usia para korban dan anggota keluarga yang ditinggalkan semakin lanjut, Kihara mendesak agar penyelesaian masalah ini tidak ditunda. “Tidak ada waktu yang boleh disia-siakan,” ujarnya.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penculikan mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri, termasuk kasus Matsuki Kaoru asal Kumamoto, yang diculik saat tinggal di Spanyol. Pemerintah Jepang telah mendampingi keluarga Matsuki untuk mengupayakan kepulangannya sejak lama.

Skala Internasional

Menurut laporan Komisi Penyelidikan PBB tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara, operasi penculikan tidak hanya menargetkan warga Jepang, melainkan juga menyebar ke 10 negara lainnya. Kihara menekankan pentingnya solidaritas global untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia ini.

Keseriusan Jepang terhadap isu ini juga tercermin dari upaya diplomatik tingkat tinggi oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang terus mengangkat persoalan penculikan dalam pertemuan dengan pemimpin negara lain serta dalam forum internasional seperti KTT G7 pekan lalu.

Motif dan Sejarah Kasus

Isu penculikan warga asing oleh agen rahasia Korea Utara diproyeksikan terjadi secara masif pada 1970-an hingga 1980-an. Motif utama operasi itu, menurut penjelasan yang disampaikan dalam forum, adalah untuk melatih agen mata-mata Korut menguasai bahasa, budaya, dan kebiasaan lokal, serta memalsukan identitas saat melakukan operasi spionase di luar negeri.

Pada 2002, pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il, mengakui negaranya telah menculik 13 warga Jepang dan meminta maaf. Pyongyang kemudian mengizinkan lima korban kembali ke Jepang dan mengklaim delapan lainnya telah meninggal dunia.

Pemerintah Jepang menolak klaim kematian tersebut karena kurangnya bukti medis yang valid dan meyakini jumlah korban riil lebih banyak daripada yang diakui. Sampai saat ini, isu penculikan tetap menjadi penghambat utama normalisasi hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Utara.