Skybee — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi, termasuk Pertalite (RON 90) dan Solar. Pernyataan itu disampaikan saat diskusi bersama INDEF, Kamis (25/6/2026).

Bahlil mengatakan arahan Presiden adalah mempertahankan subsidi untuk melindungi masyarakat kecil dan menjaga kelancaran sektor logistik nasional, meski harga minyak dunia berfluktuasi.

Skema Tambal Sulam Fiskal

Menurut Bahlil, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang menambah beban subsidi. Namun, kenaikan harga juga menghasilkan tambahan penerimaan negara yang bisa menutupi sebagian beban tersebut.

Dia mengilustrasikan bila ICP mencapai USD 100 per barel, beban tambahan subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 200–250 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 50% diperkirakan dapat ditutup oleh tambahan penerimaan migas sebesar sekitar USD 7 miliar, setara Rp 120–125 triliun.

“Andaikan ICP itu sama dengan 100 Dollar itu berarti kita menambah subsidi kurang lebih sekitar Rp 230-220 triliun. Dari mana uangnya? Yang pertama adalah ketika kita naikkan ICP-nya menjadi USD 100, berarti ada pendapatan negara tambahan dari target APBN sekitar USD 7 miliar. Kalau USD 7 miliar kali (kurs) 17.500, itu berarti ada sekitar Rp 120-125 triliun,” ujar Bahlil.

Penutup Kekurangan Melalui Royalti dan Efisiensi

Untuk menutup kekurangan, pemerintah akan menaikkan royalti dari sektor pertambangan nonmigas, termasuk nikel dan batu bara, yang diproyeksikan menyumbang Rp 30–35 triliun.

Sisa kebutuhan anggaran, menurut Bahlil, akan ditutupi melalui langkah efisiensi belanja negara di berbagai sektor.

“Kemudian saya putar otak lagi, bagaimana cara mendapatkan pendapatan tambahan? Kita naikkan beberapa royalti daripada tambang. Kita naikkan royalti nikel, kita naikkan royalti batu bara, dan beberapa sektor lain. Itu kita bisa dapat uang sekitar 30 sampai 35 triliun. Jadi artinya, sekitar 160 triliun rupiah dari total asumsi kenaikan daripada subsidi kita yang kurang lebih sekitar 230 sampai 250 (triliun) itu sudah dapat dari sektor ESDM. Sisanya baru dilakukan efisiensi. Ini sebenarnya kuncinya,” kata Bahlil.