— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga gas yang dirasakan beberapa pelaku industri belakangan ini dipicu oleh penurunan produksi dari sejumlah sumur di Jawa bagian barat. Kondisi itu memaksa pasokan ditopang oleh liquefied natural gas (LNG) yang didatangkan dari wilayah lain sehingga menimbulkan biaya distribusi lebih tinggi.

Meski demikian, Bahlil menegaskan kenaikan harga bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan gas nasional secara keseluruhan. Menurutnya, ketersediaan gas untuk kebutuhan industri masih dalam kondisi aman.

“Kalau gas industri secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Kan ada dua, ada HGBT yang memang sebenarnya disubsidi oleh negara,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pembedaan Antara HGBT dan Non-HGBT

Bahlil menjelaskan dampak kenaikan paling dirasakan oleh industri yang berada di luar skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Penerima HGBT mendapatkan harga khusus dari pemerintah, sedangkan industri non-HGBT harus menanggung perubahan biaya pasokan dan distribusi.

“Kenaikan harga terutama dirasakan oleh sektor industri yang menggunakan gas di luar skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT),” katanya.

Penyebab Teknis Kenaikan

Menurut Bahlil, sebagian sumur di Jawa Barat mengalami penurunan produksi. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah mengandalkan pasokan LNG dari daerah seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Sebagian sumur-sumur kita, khususnya dari Jawa Barat ke sini, sedang mengalami penurunan produksi. Maka untuk menutupi itu digunakan LNG. Karena LNG harus dibawa dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, tentu ada penambahan biaya,” jelasnya.

Penggunaan LNG dari luar wilayah Jawa dikatakan menambah beban logistik dan distribusi, sehingga harga gas yang diterima sebagian industri non-HGBT ikut naik.

Upaya Pemerintah

Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar lonjakan biaya energi tidak menekan daya saing industri nasional. Bahlil menyebut telah menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari formula harga yang lebih seimbang.

“Saya sudah rapat dengan asosiasi dan buruh. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal,” pungkasnya.

Pemerintah berharap solusi yang dibahas dapat menjaga kelangsungan pasokan gas bagi industri sekaligus meminimalkan dampak kenaikan biaya energi terhadap aktivitas manufaktur.