Skybee — Diskusi para pembuat kebijakan dan pakar di Brussels dan Berlin baru-baru ini menyorot persoalan mendasar: apakah kebijakan ekonomi sebaiknya dipandu oleh pertimbangan geopolitik atau geoekonomi? Perdebatan itu mencerminkan kegelisahan Eropa dalam menghadapi ketidakpastian global yang memaksa prioritas beralih dari efisiensi ke resiliensi.

Pergeseran tersebut mendorong fragmentasi rantai suplai global hingga ke tier-3, merombak arsitektur yang dibangun selama tiga dekade terakhir. Dampaknya terasa pada tekanan daya saing industri, kemungkinan hilangnya lapangan kerja manufaktur, dan meningkatnya peran negara dalam ekonomi.

Respon Negara dan Dampak Ke Indonesia

Kegelisahan itu juga muncul di banyak negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik di Tanah Air terfokus pada keluarnya investasi asing, menurunnya daya saing industri, PHK kelas menengah, serta melemahnya daya beli—fenomena yang terkait dengan persepsi pasar terhadap stabilitas makroekonomi.

Resultan tekanan eksternal dan internal itu berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Dalam konteks seperti ini, bukan semata besarnya pasar domestik atau kelimpahan sumber daya yang membedakan negara yang bertahan, melainkan kemampuan menjaga kepastian bagi pelaku pasar.

Kepastian Kebijakan Sebagai Pembeda

Investor memberi premi lebih tinggi kepada negara yang mampu menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Mereka bersedia menanggung risiko jangka pendek jika ada kepastian arah jangka panjang yang menjadi dasar perencanaan bisnis.

Oleh sebab itu, langkah kebijakan Indonesia seharusnya berakar pada upaya internal yang terencana, bukan kebijakan sporadik atau impulsif. Kata kunci yang berulang dalam perbincangan pakar adalah diversifikasi: tujuan ekspor, sumber impor, dan sumber investasi, serta penguatan daya saing nasional untuk meningkatkan ketahanan menghadapi gejolak regional dan global.

Transparansi, Konsistensi, dan Regulasi

Inti dari semua ikhtiar tersebut adalah kredibilitas kebijakan dan pengendalian ketidakpastian regulasi. Pelaku usaha, investor, dan BUMN membutuhkan iklim usaha yang transparan, konsisten, dan dapat diprediksi.

Perubahan regulasi yang tiba-tiba tanpa konsultasi serius hampir pasti menggerus kepercayaan pasar dan memperburuk persepsi. Jika pola seperti itu berulang, sulit berharap kebijakan domestik dapat dipandang kredibel oleh dunia usaha.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa saat fragmentasi global meningkat, negara yang menjaga kredibilitas kebijakan ekonominya memperoleh ruang manuver lebih besar dibanding mereka yang menambah ketidakpastian domestik. Kini investor tidak hanya mencari insentif; mereka mencari kepastian sebagai dasar keputusan investasi dan ekspansi.

Pelajaran sederhana dari perbincangan di Brussels dan Berlin adalah: Indonesia mungkin tak dapat mengendalikan rivalitas global, tetapi dapat mengendalikan kualitas kebijakan ekonominya sendiri. Kejelasan arah, konsistensi kebijakan, dan kepercayaan pasar menjadi keunggulan strategis yang setara pentingnya dengan sumber daya alam atau ukuran pasar domestik.

Penulis adalah Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional 2012–2014 & 2016–2020; Duta Besar RI untuk WTO 2014–2015. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.