— Pemerintah menegaskan komitmen mengembangkan pembiayaan inovatif untuk taman nasional sebagai bagian dari transformasi konservasi menjadi investasi strategis bagi pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan konferensi bertajuk Nature and Finance yang berlangsung saat rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

Menhut menekankan bahwa alam bukan sekadar objek perlindungan, melainkan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. “Kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” katanya.

Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia menilai konservasi harus mampu menghadirkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Sikap tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus membuka peluang pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Satuan Tugas dan Sasaran Pembiayaan

Dalam forum itu, Raja Antoni memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka, serta mengembangkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah juga menyatakan komitmen memastikan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Instrumen Keuangan yang Dikembangkan

Indonesia telah melakukan kajian di sejumlah taman nasional untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaan.

  • Kredit karbon
  • Kredit biodiversitas
  • Obligasi konservasi spesies
  • Ekowisata
  • Debt-for-nature swap
  • Berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya

Selain instrumen tersebut, pemerintah memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company” untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Penguatan Kelembagaan

Demi tata kelola yang lebih baik, pemerintah tengah menyiapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) untuk kawasan taman nasional agar pengelolaan keuangan lebih fleksibel dan pendanaan konservasi berkelanjutan terjamin.

Salah satu prioritas yang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 taman nasional prioritas, sebagai upaya menerjemahkan hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi.

Ajakan Kolaborasi Global

Menhut mengajak pemangku kepentingan internasional memperkuat kolaborasi untuk menutup kesenjangan pendanaan konservasi global.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,”

Menurutnya, langkah bersama diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan alam yang sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.