Skybee — Penguatan tata kelola pasar modal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional, menurut pengamat hukum Hardjuno Wiwoho. Ia menekankan bahwa potensi ekonomi Indonesia hanya dapat ditarik menjadi modal nyata jika didukung oleh kepercayaan investor melalui transparansi dan kepastian hukum.

Hardjuno menyampaikan hal itu menanggapi catatan MSCI dalam Market Classification Review 2026 yang memberi perhatian pada sejumlah isu tata kelola. “MSCI pada dasarnya sedang mengingatkan bahwa pasar modal yang kuat tidak dibangun oleh euforia, tetapi oleh kepercayaan. Kepercayaan hanya lahir dari transparansi, akuntabilitas, serta rule of law yang berjalan dengan baik,” katanya.

Catatan MSCI Dan Implikasinya

Meski MSCI mempertahankan Indonesia dalam kelompok negara pasar berkembang, lembaga pemeringkat tersebut masih mengangkat masalah terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading. Hardjuno menilai catatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh fondasi kepercayaan pasar.

Menurutnya, persoalan terbesar saat ini bukan hanya jumlah investor atau kapitalisasi pasar, melainkan lemahnya kepercayaan terhadap tata kelola dan kepastian hukum. “Investor tidak hanya menghitung potensi keuntungan, tetapi juga menilai apakah suatu negara mampu menjamin keterbukaan informasi, perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku pasar, serta penegakan hukum yang konsisten,” ujarnya.

Perlunya Pengawasan Dan Keterbukaan

Hardjuno berharap perhatian MSCI terhadap dugaan perdagangan terkoordinasi menjadi momentum memperkuat pengawasan transaksi di pasar modal. Ia memperingatkan bahwa pembentukan harga saham yang tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata investor internasional.

Selain pengawasan transaksi, ia menyoroti pentingnya keterbukaan mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial owner). Menurut Hardjuno, struktur kepemilikan yang rumit dan sulit ditelusuri akan menurunkan tingkat kepercayaan, karena investor institusi global menilai keterbukaan sebagai bagian dari akuntabilitas dan mitigasi risiko.

Fokus Pada Kepastian Hukum

Hardjuno menegaskan Indonesia tidak bisa membangun pasar modal yang besar hanya dengan menambah jumlah investor atau mendorong lebih banyak perusahaan melantai. Yang lebih penting, katanya, adalah memastikan pasar bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya.

Dia mencontohkan negara-negara yang berhasil menjadi tujuan investasi utama karena menjaga kepastian hukum dan konsistensi penegakan aturan. “Investor global saat ini tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga melihat kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi,” tuturnya.

Hardjuno menilai catatan MSCI seharusnya mendorong reformasi lebih mendasar di pasar modal Indonesia agar negara bisa memaksimalkan peluang masuknya modal global yang dibutuhkan untuk pembangunan.