Skybee — Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, berharap Muktamar Ke-35 NU melahirkan sosok pemimpin yang dapat menyatukan warga nahdliyin dan menutup babak konflik berkepanjangan di tubuh organisasi.

Ia menilai NU membutuhkan figur yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh unsur jam’iyah, bukan pemimpin yang menambah fragmentasi.

Peneladanan Kepemimpinan

Gus Lilur mengingatkan kembali sejumlah tokoh Rais Aam NU yang diingat karena keteladanan kepemimpinannya, seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz.

“Kepemimpinan seperti itulah yang hari ini dibutuhkan NU,” ujar Gus Lilur dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Menurutnya, kedua tokoh tersebut dikenal selain karena kedalaman ilmu juga karena kesederhanaan hidup dan keteduhan sikap yang mampu menjaga persatuan.

Jadwal Muktamar

Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Jadwal itu ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Keprihatinan Atas Konflik Internal

Gus Lilur menyatakan banyak warga NU menyesalkan konflik internal di tubuh PBNU. Menurutnya, pertengkaran antara elite PBNU sudah terlalu besar dan butuh kehadiran figur pemersatu.

“Semua jamaah Nahdlatul Ulama menyesalkan pertengkaran yang terus berlangsung di tubuh PBNU. Pertengkaran itu bahkan telah sampai pada titik yang oleh banyak warga NU disebut sebagai ambyar sampai ‘mudyar’, berantakan dan sulit dipersatukan kembali,” kata Gus Lilur.

Enam Tokoh Dalam Dinamika Konflik

Gus Lilur menyebut ada enam tokoh utama yang dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam dinamika konflik PBNU. Pertama, yang ia sebut sebagai ‘Kubu Sultan’ beranggotakan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H Gudfan Arif Ghofur.

Kedua, menurutnya, ‘Kubu Kramat’ terdiri dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.

Ia menekankan bahwa konflik itu terjadi antar-pihak yang secara organisatoris semestinya saling menopang. “Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam. Ketua Umum idealnya bekerja harmonis dengan Sekjen. Demikian pula Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum,” ujar Gus Lilur.

Sumber Persoalan dan Harapan Islah

Gus Lilur menilai konflik berlangsung lama hingga menjadi konsumsi publik, padahal mayoritas warga NU tidak menghendaki pemimpinnya terus bertengkar. Ia menyebut Islah Lirboyo sempat memberi harapan bahwa perseteruan internal PBNU akan berhenti, tetapi ketegangan masih berlanjut.

“Hingga hari ini, ketegangan itu masih saja terus berlangsung. Banyak orang kemudian berkesimpulan bahwa sumber persoalan hanya terletak pada perseteruan antara Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf,” kata Gus Lilur.

Gus Lilur mengakui perjalanan konflik sudah berlangsung lama dan melibatkan sejumlah elite PBNU. Namun ia menegaskan tidak adil bila seluruh kesalahan dibebankan kepada satu orang.

“Konflik organisasi sebesar NU selalu dipengaruhi banyak faktor, perbedaan visi, komunikasi yang buruk, persaingan politik, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan organisasi. Namun, pola yang terus berulang dari fase ke fase patut menjadi bahan renungan bersama,” tegasnya.

Pesan Mengenai Kepemimpinan

Gus Lilur menegaskan kembali bahwa NU memerlukan pemimpin yang menyatukan, bukan menambah fragmentasi, serta figur yang sederhana dan mampu merekatkan unsur jam’iyah.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan agar muktamar sebagai forum tertinggi organisasi tidak dijadikan ajang untuk kepentingan Pemilu 2029. Ia menyatakan pesan tersebut sudah berulang kali disampaikan selama masa kepemimpinannya, dan PBNU akan berupaya agar muktamar tidak dimanfaatkan sebagai arena kepentingan politik elektoral.

Terkait mekanisme pencalonan dalam muktamar, Yahya menjelaskan tidak ada kewajiban calon untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural, termasuk di pemerintahan, namun ada ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan yang harus dipatuhi.