Skybee — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyoroti besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) saat meresmikan Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu (25/6/2026).

Menurut Bahlil, fasilitas pengolahan gas itu menghasilkan LNG, LPG, kondensat, dan compressed natural gas (CNG) yang dapat mendukung kebutuhan energi domestik, terutama sektor industri. “Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya. Saya melihat ini sebagai karya nyata perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil.

Kesenjangan Produksi dan Konsumsi LPG

Bahlil memaparkan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri masih berada di kisaran 1,8 juta hingga 2 juta ton per tahun. Kesenjangan tersebut memaksa Indonesia mengimpor sekitar 6,5 juta hingga 7 juta ton LPG setiap tahun.

Ia menambahkan, dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel, biaya impor LPG diperkirakan mencapai sekitar Rp 120 triliun. Jika ICP naik di atas US$90 per barel, nilai devisa yang keluar dapat meningkat menjadi Rp 140 triliun hingga Rp 150 triliun. “Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap impor LPG masih sangat besar,” ujar Bahlil.

Peran Mini LNG Plant Dalam Diversifikasi Energi

Bahlil menilai Mini LNG Plant PT SAG di Tuban dapat menjadi bagian dari solusi untuk memperluas bauran energi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Keberadaan fasilitas itu dinilai mampu memperkuat kepastian pasokan bahan baku energi bagi industri.

Ia menyoroti pentingnya kepastian pasokan dan harga gas, khususnya di kawasan industri di Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta yang mengalami penurunan lifting gas. “Industri harus tetap mendapat kepastian bahan baku dan kepastian harga. Kita harus mencari jalan tengah agar investasi tetap berjalan,” tegasnya.

Permintaan Jaminan Kontrak dan Dukungan

Bahlil meminta SKK Migas, Pertamina, dan PGN memberikan dukungan penuh terhadap investasi Mini LNG Plant PT SAG. Ia memperingatkan bahwa perubahan kontrak atau harga di tengah masa investasi dapat mengganggu perhitungan bisnis perusahaan.

“Orang sudah investasi besar, jangan sampai dua tahun kemudian macet. Kontrak harus dijaga, jangan diubah-ubah supaya ada kepastian investasi,” katanya. Ia mencontohkan bahwa perubahan harga dapat memperpanjang masa pengembalian modal; investasi yang diproyeksikan balik modal delapan tahun bisa molor hingga 10 tahun jika terjadi perubahan harga yang tidak terukur.

Isu Sumur Minyak Rakyat

Selain meresmikan fasilitas pengolahan gas, Bahlil meminta percepatan penyelesaian persoalan sumur minyak rakyat di Tuban. Ia meminta SKK Migas dan Pertamina segera mengidentifikasi hambatan agar masyarakat yang mengelola sumur rakyat secara legal dapat memperoleh kepastian usaha.

Bahlil juga meminta aparat keamanan memberikan pendampingan kepada pengelola sumur rakyat yang telah memiliki izin dan menjalankan aktivitas sesuai aturan lingkungan serta keselamatan kerja. “Rakyat, koperasi, dan BUMD juga boleh mengelola hulu migas, selama memenuhi kaidah lingkungan, keselamatan kerja, dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Penguatan Hilirisasi Gas

Peresmian Mini LNG Plant PT SAG di Tuban diharapkan menjadi langkah penguatan hilirisasi gas bumi di daerah. Pemerintah menilai investasi energi tidak hanya harus menghasilkan keuntungan bisnis, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan energi nasional, menjaga pasokan industri, dan mengurangi tekanan impor LPG.