Skybee — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi penurunan signifikan dalam tingkat optimisme publik menjelang dua tahun masa jabatan. Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tetap relatif tinggi, keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan akan membawa Indonesia ke arah lebih baik tercatat turun drastis.

Data itu dirangkum dalam Survei Nasional Puspoll Indonesia yang berlangsung pada 18–26 Mei 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden. Survei memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional.

Angka Kepuasan dan Penurunan Keyakinan

Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 64,8%, turun dari 67,7% pada Agustus 2025. Namun penurunan paling besar tercermin pada keyakinan publik terhadap arah pemerintahan.

Keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik turun dari 80,4% menjadi 53,2%. Sebaliknya, proporsi yang menyatakan tidak yakin meningkat dari 15,8% menjadi 43,1%.

Penyebab Utama Menurut Survei

Menurut Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, penurunan optimisme publik dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat. Sebanyak 41,9% responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.

Survei juga mencatat 74,1% responden mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara 42,1% menilai harga kebutuhan pokok saat ini semakin tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu.

Penilaian Terhadap Program Prioritas

Chamad menyampaikan beberapa program prioritas menerima apresiasi publik. Program cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah mendapat respons cukup positif dari masyarakat.

Sementara itu, implementasi dua program lain—Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—dinilai belum optimal menurut temuan survei.

Catatan Pelaksanaan dan Waktu Politik

Puspoll menilai percepatan pelaksanaan program berskala besar dipengaruhi keterbatasan waktu efektif pemerintahan sebelum meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Dengan asumsi dinamika politik naik pada 2028, pemerintah diperkirakan memiliki waktu hingga 2027 dan awal 2028 untuk menunjukkan hasil nyata dari program strategis.

Chamad mengingatkan perlunya perencanaan dan tahapan implementasi yang matang, termasuk uji coba atau pilot project, agar program tidak langsung dijalankan secara masif tanpa evaluasi. “Jadi saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ketika mengeksekusi program, pasti harus ada tahapan baik dari awal perencanaan, implementasi, dan mungkin ada pilot project,” ujarnya.

Ia juga menyinggung polemik seputar KDMP, termasuk pertanyaan publik terhadap relevansi pelatihan semi-militer bagi calon manajer koperasi dan laporan adanya korban jiwa. Chamad mengatakan arah kebijakan serta fungsi koperasi tersebut belum tersosialisasi secara jelas kepada masyarakat.

Melalui hasil survei ini, Puspoll Indonesia berharap temuan dijadikan peringatan dini bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan. Langkah itu dinilai penting agar tekanan ekonomi rumah tangga tidak berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas di tengah masyarakat.