Skybee — Pemerintah meminta Perum Bulog meningkatkan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasar rakyat dan ritel modern untuk menstabilkan harga beras. Selain itu, pemerintah mengkaji subsidi ongkos angkut khususnya untuk wilayah zona III serta daerah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, Perbatasan).
Status rata-rata harga beras medium menunjukkan ketidakmerataan antarwilayah. Rerata banderol di beberapa daerah sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan disparitas antarwilayah yang tinggi yang menunjukkan adanya kendala distribusi dan biaya pengiriman.
Status Harga Per Zona
Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat rerata harga beras medium di zona III pada minggu ini mencapai Rp18.437 per kilogram, masuk kategori tidak aman karena berada di atas HET dan meningkat dari minggu sebelumnya. Disparitas antarwilayah di zona ini tercatat 18,87 persen.
Rerata harga beras medium di zona I dan II masing-masing Rp13.698 per kilogram dan Rp14.453 per kilogram, statusnya masuk kategori waspada karena juga berada di atas HET. KSP merekomendasikan percepatan distribusi SPHP ke zona defisit, perluasan penyaluran ke pasar rakyat dan ritel modern, serta penguatan pengawasan HET di tingkat distributor dan pengecer.
Peta Risiko Mingguan Sebagai Dasar Intervensi
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah mengatakan KSP telah menyusun peta risiko mingguan untuk menentukan status harga pangan dan disparitas antarwilayah. Peta tersebut digunakan sebagai dasar bagi kementerian/lembaga untuk menentukan langkah pengendalian harga.
“Setiap K/L (mestinya) bergerak berbasis peta risiko mingguan. Ketika pangan masuk zona waspada, status itu harusnya diberlakukan sebagai peringatan dini untuk komoditas yang mahal dan intervensinya adalah distribusi, pengawasan HET dan HAP (harga acuan), serta operasi pasar selektif,”
Popy juga menyampaikan, “Beras medium di zona III masih di atas HET dan kian melesat dari minggu lalu dengan disparitas tinggi 18,87%, ini menandakan tekanan paling kuat terjadi di wilayah dengan biaya logistik mahal.” Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 22 Juni 2026.
Data BPS dan Dampak Kenaikan Harga
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono memaparkan bahwa beras termasuk empat komoditas yang mendapat perhatian pada minggu ketiga Juni 2026, bersama bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng.
Saat itu tercatat 130 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras pada minggu ketiga Juni 2026, meningkat dari 116 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya. Secara nasional, rerata harga beras medium hingga minggu ketiga Juni 2026 naik 0,38% menjadi Rp14.402 per kilogram dibandingkan Mei 2026. Rerata harga beras premium naik 0,46% menjadi Rp16.230 per kilogram.
Stok CBP Melimpah, Dorongan Distribusi
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi menyatakan posisi cadangan beras CBP mencapai 5,18 juta ton per 21 Juni 2026. Ketersediaan stok sebesar itu dianggap memungkinkan Bulog untuk melakukan pengendalian harga melalui distribusi yang tepat sasaran.
“Berkat kerja sama dengan Bulog, posisi cadangan beras 5,18 juta ton per 21 Juni 2026. Dengan cadangan sebanyak itu, pemerintah berharap teman-teman Bulog segera melakukan distribusi yang tepat di lokasi-lokasi kenaikan harga beras seperti disampaikan BPS,”
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Analisis Harga Perum Bulog Wawan Hidayanto menyampaikan bahwa Bulog terus melakukan intervensi harga menggunakan instrumen SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) serta bantuan pangan. Hingga saat ini realisasi distribusi SPHP mencapai 361 ribu ton dari target 828 ribu ton, sementara realisasi bantuan pangan sekitar 614 ribu ton.
Pengakuan Internasional dan Kebijakan Impor
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut perkembangan sektor perberasan Indonesia mendapat pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Mengutip dokumen Food Outlook Edisi Juni 2026, FAO melaporkan peningkatan stok beras di Indonesia turut berkontribusi pada stok cadangan beras dunia.
FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/2027 dapat mencapai 213,8 juta ton, sementara stok beras nasional yang dikelola Bulog masih di atas 5 juta ton. Dengan kondisi stok tersebut, Bapanas memastikan tidak akan ada izin impor beras konsumsi tahun ini.
“Stok CBP per Juni ini sekitar 5,2 juta ton, sangat aman. Dari 2025 sampai sekarang juga tidak pernah ada keluar izin impor beras medium,” tandas Andi Amran Sulaiman.
Ikuti Skybee
