Skybee — Pakar menilai pemerintah perlu mempercepat sinkronisasi regulasi, menindak korupsi secara nyata, serta menyiapkan birokrat yang kompeten dalam eksekusi dan memahami perbedaan budaya demi mendorong investasi.

Permintaan itu disampaikan dalam diskusi yang membahas surat Kamar Dagang Tiongkok kepada Presiden RI, yang memuat keluhan investor terkait ketidakpastian regulasi, prosedur hukum yang kurang transparan, birokrasi visa, serta isu denda dan pungutan liar.

Menurut Harryanto Aryodiguno, pakar hubungan internasional, masalah utama bukanlah ketatnya aturan, melainkan ketidakonsistenan dalam pelaksanaannya.

“Jadi investor itu bukan takut betapa kerasnya peraturanmu, tapi yang ditakutkan adalah inkonsistensi,” kata Harryanto dalam Forum Dialog Bharata Online di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah serta tumpang tindih aturan disebut memperlambat perizinan dan mengurangi kepastian hukum yang dibutuhkan investor.

Peran Adaptasi Lokal dan Komunikasi Lintas Budaya

Harryanto menambahkan, adaptasi lokal dari investor asing penting untuk mengurangi gesekan sosial dan budaya. Ia mencontohkan perlunya pemahaman terhadap praktik keagamaan dan kearifan lokal di berbagai daerah.

“Oh ternyata kami berusaha atau berinvestasi di Indonesia, ya kami harus memahami bahwa di sini banyak sekali kegiatan keagamaan… itu yang mesti dikomunikasikan,” ujarnya.

Pakar linguistik Jureynolds mengingatkan perubahan aturan yang mendadak dapat merusak kepercayaan jangka panjang, terutama dalam budaya bisnis Tiongkok yang menekankan hubungan timbal balik atau guanxi.

“Itu akan berdampak untuk hubungan jangka panjang ke depannya,” ujar Jureynolds.

Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Pakar ekonomi Padang Wicaksono menyatakan kebijakan hilirisasi berpeluang menjadi keunggulan jika diterapkan dengan konsisten, karena mendorong pemrosesan sumber daya di dalam negeri dan meningkatkan posisi tawar.

“You (investor) mau ini semua, kita nggak mau lagi ekspor langsung, you bikin pabrik… Sebenarnya ini momentum,” kata Padang.

Padang menegaskan bahwa kepastian (certainty) adalah nyawa investasi: risiko dapat dikelola, tapi ketidakpastian berpotensi mengacaukan keputusan investasi.

Reformasi Birokrasi dan Penunjukan Figur Tepat

Bekti Nugroho menyoroti besarnya potensi pasar domestik sebagai daya tarik investor dan menyarankan Presiden menunjuk pembantu yang tepat untuk merapikan birokrasi.

“Reformasi birokrasi itu harus benar-benar dia pilih right man on the right place… saran saya sih beliau butuh super minister,” ujar Bekti.

Para pembicara sepakat bahwa selain memperjelas regulasi, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme komunikasi dengan investor asing dan menyiapkan mediator serta penerjemah kebijakan yang memahami komunikasi lintas budaya agar potensi investasi dapat direalisasikan.