Skybee — PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menetapkan susunan direksi untuk periode 2026–2030 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 22 Juni 2026. Pemegang saham juga menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2025 dalam rapat tersebut.

Pemegang saham menunjuk Antonius Herman Azwar sebagai Direktur Utama. Pengangkatan lainnya mencakup Satya Birawa sebagai Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan; Irmawati sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek; serta Ignatius Denny Wicaksono sebagai Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis.

Struktur Organisasi dan Arah Strategis

Perombakan struktur organisasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks. Dalam kepengurusan baru, KPEI menambah direktorat dan menyesuaikan fungsi kerja sebagai bagian dari penguatan peran sebagai central counterparty (CCP).

Perusahaan menetapkan target mengubah perannya dari penyedia layanan kliring menjadi pusat pengelolaan kliring, risiko, dan agunan—atau Central Clearing, Risk Management and Collateral Management Hub—yang terintegrasi dengan pasar keuangan domestik, regional, dan global.

Kinerja Keuangan 2025

KPEI membukukan pendapatan sebesar Rp 949,55 miliar pada 2025, meningkat 36,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan didorong oleh meningkatnya aktivitas transaksi di pasar modal.

Laba bersih perseroan mencapai Rp 262,22 miliar, atau naik 75,79% dari 2024, sehingga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Ekuitas tercatat Rp 2,81 triliun, tumbuh 11,77% secara tahunan.

“Rata-rata nilai transaksi harian bursa (RNTH) pada 2025 mencapai Rp 18,07 triliun atau meningkat 40,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, nilai penyelesaian transaksi yang dikelola KPEI mencapai Rp 5,47 triliun dengan tingkat efisiensi transaksi sebesar 63,34%,”

pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama periode 2022–2026, Iding Pardi.

Layanan dan Volume Transaksi

Pada layanan pinjam meminjam efek (PME), nilai transaksi tercatat Rp 118,9 miliar. Transaksi Triparty Repo mencapai Rp 544,98 miliar sepanjang 2025.

Untuk kliring transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Electronic Bond Clearing System Penyelenggara Pasar Alternatif (eBOCS PPA), nilai transaksi mencapai Rp 178,29 triliun dengan frekuensi 2.838 transaksi selama 2025.

Perkuat Manajemen Risiko

Sampai akhir 2025, KPEI mengelola total agunan sebesar Rp 138,82 triliun, yang terdiri atas Rp 130,69 triliun agunan online dan Rp 8,13 triliun agunan offline. Perseroan juga mengelola Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan sebagai sumber perlindungan bersama terhadap risiko gagal penyelesaian transaksi oleh anggota kliring.

Di segmen Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA), melalui layanan CCP untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), KPEI mencatat nilai nosional transaksi US$ 2,45 miliar dengan nosional net posisi US$ 2,3 miliar. Efisiensi netting yang dihasilkan tercatat 6,11% dari transaksi tersebut.

Jumlah transaksi DNDF mencapai 586 transaksi dengan 518 net posisi. Hingga akhir 2025, KPEI menambah tiga anggota kliring baru sehingga total anggota kliring CCP PUVA menjadi 11 institusi.

Produk Baru dan Sertifikasi

Pada 29 September 2025, KPEI meluncurkan layanan Triparty Agent Repo (TPA Repo), di mana perusahaan bertindak sebagai agen triparty untuk proses kliring transaksi repo antarbank dengan underlying Surat Berharga Negara. Sepanjang 2025 tercatat 17 transaksi TPA Repo senilai Rp 335 miliar.

KPEI mempertahankan empat sertifikasi internasional: ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, ISO 22301:2019, dan ISO 37001:2016. Untuk pelaporan dan keberlanjutan, perseroan menerima penghargaan Laporan Tahunan 2024 dari League of American Communications Professionals (LACP) dan predikat Gold Rank pada Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) untuk Laporan Keberlanjutan 2024.

Selain itu, KPEI memperoleh peringkat kredit tertinggi AAA(idn) dari Fitch Ratings pada 2025, yang mencerminkan profil keuangan dan peran strategis perseroan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.