Skybee — Komisi XII DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 27,34 triliun untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan diberikan dalam rapat kerja antara Komisi XII DPR dan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sekitar 82% dari total pagu, atau Rp 22,48 triliun, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur energi dan program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Sekitar Rp 4,8 triliun atau 13% dialokasikan untuk kebutuhan operasional kementerian.

“Jadi hanya 13% dari pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (16/6/2026).

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan mayoritas anggaran memberi manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk memperluas akses energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Program Prioritas yang Didanai

Menurut Kementerian ESDM, sejumlah program prioritas yang akan didanai pada 2027 mencakup pembangunan jaringan gas kota, infrastruktur listrik desa, bantuan pasang baru listrik, pembangunan pipa transmisi gas, konverter kit untuk petani, serta program transisi energi berupa motor listrik dan kompor listrik.

Beberapa program juga menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan dukungan untuk peralatan listrik yang menggantikan bahan bakar berbasis LPG.

Rincian Alokasi Anggaran

  • Konverter kit untuk petani: Rp 158,50 miliar.
  • Pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem): Rp 3,95 triliun.
  • Jaringan gas kota (jargas): Rp 5,21 triliun.
  • Infrastruktur listrik desa: Rp 9,746 triliun.
  • Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL): Rp 520 miliar.
  • Pipa transmisi gas Semarang–Solo: Rp 702,38 miliar.
  • Pipa transmisi gas Cirebon–Bandung: Rp 577,56 miliar.
  • Program motor listrik: Rp 635,2 miliar.
  • Program kompor listrik: Rp 815,6 miliar.
  • Infrastruktur PLTMH: Rp 58,58 miliar.

Bahlil memaparkan pembangunan pipa gas Dusem bertujuan menghubungkan wilayah surplus gas dengan daerah yang membutuhkan pasokan energi, khususnya antara Sumatera dan Jawa. Pengembangan jaringan gas kota disebut sebagai langkah menekan ketergantungan terhadap LPG.

Pembangunan pipa transmisi gas untuk rute Semarang–Solo dan Cirebon–Bandung akan dilaksanakan bersifat multiyears sebagai upaya memperkuat konektivitas jaringan gas nasional dan meningkatkan keandalan pasokan antardaerah.

Perluasan akses listrik dan program BPBL diharapkan mempercepat pemerataan layanan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan.

Selain itu, program EBT seperti motor listrik, kompor listrik, dan PLTMH dimaksudkan untuk memberikan alternatif sumber energi selain LPG. “Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” ujar Bahlil.

Dengan susunan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan percepatan pemerataan akses energi, penguatan infrastruktur energi nasional, serta peningkatan pemanfaatan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan hingga ke daerah terpencil.