Skybee — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Pembentukan tim dimaksudkan untuk mencegah kekurangan pasokan yang berpotensi mengganggu sistem kelistrikan.

Langkah ini diambil setelah terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa yang dipicu oleh kelangkaan batu bara berkalori medium yang diperlukan PLN untuk proses blending. Bahlil menyatakan kejadian serupa pernah terjadi pada 2022, sehingga perlu pengawasan lebih ketat.

“2022 kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim,” ujar Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa tim pengawas akan terdiri dari perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Tiga Penyebab Pemadaman di Pulau Jawa

Bahlil merinci tiga penyebab utama yang memicu pemadaman di beberapa wilayah Pulau Jawa. Pertama, kendala teknis pada pembangkit listrik tenaga gas yang mengganggu operasional sistem kelistrikan.

Kedua, keterbatasan suplai batu bara berkalori medium yang dibutuhkan PLN untuk proses blending. Bahlil menyebut kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara 134 juta ton telah dikontrak.

Ketiga, faktor pemeliharaan atau maintenance pembangkit listrik. Bahlil meminta PLN mempercepat pemeliharaan dan perawatan fasilitas pembangkit serta jaringan kelistrikan agar gangguan tidak meluas.

Terkait kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman, Bahlil tidak memberikan jawaban langsung dan mengarahkan pertanyaan tersebut ke PLN. “Itu tanya di PLN, karena itu urusan PLN ya,” ucapnya.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo menginstruksikan langkah-langkah terukur untuk memastikan pemadaman bergilir di sebagian Pulau Jawa tidak terulang. “Arahan bahwa Presiden Prabowo kepada kami untuk segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” katanya kepada awak media.