Skybee — Pidato Presiden pada penutupan sarasehan KSTI, 28 Juni 2026, mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi mempercepat kerja negara sekaligus menimbulkan masalah bagi manusia. Pernyataan itu harus dilihat sebagai peringatan tentang tuntutan tata kelola, bukan sekadar dorongan mengejar teknologi.

Data dari sejumlah laporan menunjukkan adopsi AI berlangsung cepat, tetapi efektivitas di lapangan belum tentu sejalan. Angka adopsi tinggi perlu disertai kesiapan desain kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Kesenjangan Antara Adopsi dan Manfaat

Laporan lembaga riset menyebut adopsi generative AI mencapai tingkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sementara banyak organisasi sudah menerapkan AI dalam fungsi bisnis tertentu. Namun survei perusahaan menengah di Prancis menunjukkan mayoritas menggunakan AI generatif tetapi hanya sebagian kecil melaporkan efisiensi nyata.

Dalam konteks ini, filsuf Bernard Stiegler diingatkan lewat ungkapan la technique est un pharmakon —teknik sekaligus obat dan racun. AI bisa memangkas birokrasi, tetapi juga mempercepat kekacauan yang sudah ada bila tata kelola lemah.

Pemanfaatan Pemerintah dan Batas Risiko

Survei internasional menemukan penggunaan AI di hampir seluruh negara anggota OECD, tetapi pemanfaatan untuk kebijakan publik, pengawasan, dan akuntabilitas masih terbatas karena risikonya lebih tinggi. Di dalam negeri, pemerintah menyiapkan Rancangan Perpres Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan kebijakan yang menekankan inklusivitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas, dan akuntabilitas.

Namun etika berisiko menjadi hiasan jika tidak diintegrasikan ke dalam desain pengadaan, pengelolaan data (data governance), catatan audit (audit log), dan kerangka tanggung jawab hukum. AI pemerintahan harus jelas menjawab: data siapa yang dipakai, model apa yang bekerja, siapa yang menguji, dan siapa bertanggung jawab saat sistem salah.

Peran Sumber Daya Manusia

Kesiapan SDM kerap lebih menentukan daripada kecanggihan model. Studi pada unit pemerintahan di Brasil menunjukkan pelatihan terstruktur menurunkan waktu pemrosesan dan meningkatkan produksi laporan tanpa insiden keamanan tercatat. Sebaliknya, terdapat pengalaman chatbot pemerintahan yang memberi saran keliru, menyoroti risiko ketergantungan tanpa verifikasi manusia.

Pertanyaan utama bukan lagi apakah aparatur sipil negara bisa memakai AI, tetapi apakah mereka cukup terlatih untuk tidak menerima keluaran AI begitu saja. Tanpa pelatihan dan proses audit, yang muncul hanyalah otomasi kosmetik yang fasih berbicara namun rapuh ketika diaudit.

Fondasi Infrastruktur dan Kedaulatan

AI bukan sekadar aplikasi; ia melibatkan energi, chip, layanan cloud, talenta, dan kedaulatan data. Proyeksi penggunaan listrik pusat data dan lonjakan kapasitas di masa depan menegaskan kebutuhan perencanaan infrastruktur. Jika negara hanya membeli API dan menyewa cloud tanpa membangun kemampuan inti, maka posisi negara lebih mirip pelanggan kecerdasan orang lain ketimbang pengembang mandiri.

Pengalaman integrasi aplikasi pemerintah juga menjadi peringatan. Pemerintah mencatat ribuan aplikasi yang duplikatif di pusat dan daerah, memperlihatkan pola pengadaan yang ramai namun manfaatnya tak selalu terukur. Pada era AI, risiko tersebut bisa menjadi lebih sensitif dan berdampak lebih luas.

Tata Kelola, Keamanan, dan Akuntabilitas

Biaya kebocoran data dan kerentanan AI terhadap masalah seperti prompt injection, data poisoning, dan kebocoran pola atau inferensi menjadi perhatian. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu anti-AI; negara justru berkewajiban memanfaatkan AI untuk bidang seperti kesehatan, pendidikan, pangan, pajak, keamanan siber, dan layanan publik — tetapi dalam kerangka arsitektur nasional, bukan kumpulan proyek sektoral.

Ukurannya meliputi standar data, registri sistem AI pemerintahan, uji keamanan sebelum produksi, audit model berkala, mekanisme banding bagi warga, serta pelarangan penggunaan AI untuk keputusan berdampak tinggi tanpa penanggung jawab manusia.

Pilihan di depan mata sederhana: apakah AI akan menjadi FOMO baru di sektor publik atau alat reformasi terintegrasi dari pusat hingga daerah. Jika yang pertama terjadi, negara hanya mengulang kebiasaan lama dengan teknologi baru; jika yang kedua, AI bisa menjadi disiplin yang memaksa negara berpikir lebih jernih sebelum bertindak lebih cepat.

“la technique est un pharmakon”

*) Direktur WSB Cybernetica