Skybee — Hasil jajak pendapat nasional yang melibatkan 1.015 responden dari 34 provinsi menegaskan satu tuntutan utama: transisi menuju energi bersih harus tetap terjangkau bagi masyarakat. Temuan ini dipaparkan dalam Diskusi Panel #EnergiMasaKini: Suara Publik untuk Transisi Energi Berkeadilan pada ajang INVIRO Exhibition 2026 di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/6).

Penyelenggara menilai aspirasi publik seputar transisi energi tak hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga soal keadilan ekonomi. Ketua Nasional Generasi Energi Bersih Indonesia, Ilham Maulana, menyebut hasil polling sebagai “mandat sosial yang nyata.”

Hasil Survei

Survei menunjukkan 91,2% responden menginginkan energi bersih yang sekaligus lebih terjangkau. Sebaliknya, hanya 6,9% yang menyatakan mendukung energi bersih meski harus membayar lebih mahal.

Dukungan terhadap transisi energi meningkat menjadi 76,1% jika tarif listrik dipastikan turun atau setidaknya tetap stabil. Mayoritas responden berasal dari Generasi Z dan milenial, yakni 87,6% dari total partisipan.

Di sisi lain, tingkat literasi kebijakan energi dinilai rendah. Sebanyak 41,2% responden mengaku belum pernah mendengar tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) maupun Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Selain itu, 73,7% tidak mengetahui isi dokumen tersebut, dan 38,4% mengaku kesulitan memperoleh informasi terkait kebijakan energi di daerahnya.

Kampanye Dear Governor

Pada kesempatan yang sama, Gerakan #EnergiMasaKini meluncurkan kampanye surat terbuka bertajuk Dear Governor yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Kampanye ini merupakan bagian dari rangkaian Global Weeks of Action 2026 dan bertujuan mendorong percepatan implementasi transisi energi yang adil dan transparan di tingkat daerah.

Policy and Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, Ari Wijanarko, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan manfaat transisi energi dirasakan langsung oleh masyarakat. “Transisi energi bersih tidak boleh berhenti pada komitmen makro. Pemerintah daerah perlu memastikan reformasi RUED berjalan transparan, melibatkan anak muda secara aktif, serta menghadirkan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Hasil survei mendukung peluncuran kampanye: 58,2% responden menilai komitmen pemerintah daerah terhadap transisi energi masih sebatas wacana. Di kalangan muda, 61,3% merasa keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan energi masih bersifat formalitas. Namun demikian, 93,4% menyatakan siap terlibat aktif mendorong percepatan transisi energi di daerah masing-masing.

Tiga Tuntutan Utama Gerakan #EnergiMasaKini

Surat terbuka Dear Governor mengajukan tiga tuntutan konkret kepada gubernur seluruh Indonesia:

  • Tarif Berkeadilan: Perlindungan tarif listrik rumah tangga dimandatkan sebagai indikator keberhasilan transisi energi dalam revisi RUED, bukan semata kapasitas terpasang pembangkit.
  • Partisipasi Bermakna: Keterlibatan substantif generasi muda (di bawah 35 tahun) wajib dalam tim penyusunan dan evaluasi RUED di setiap provinsi, dengan hak suara penuh, bukan sekadar undangan seremonial.
  • Akses Informasi Terbuka: RUEN dan RUED harus dipublikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami melalui kanal digital utama yang digunakan masyarakat, paling lambat enam bulan sejak surat diterima.

Surat terbuka tersebut terbuka untuk ditandatangani seluruh warga Indonesia sebagai bentuk tekanan publik terorganisir kepada kepala daerah agar bertindak lebih cepat dan transparan dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan.