Skybee — Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan, namun harga beberapa komoditas masih melonjak karena masalah distribusi.

Untuk mengatasi disparitas harga tersebut, pemerintah mengusulkan pembangunan sentra-sentra pangan baru di sekitar pusat-pusat konsumsi agar jarak distribusi lebih pendek dan ongkos angkut berkurang.

Proyeksi Neraca Pangan 2026

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan 11 Komoditas Tahun 2026 yang diperbarui pada 4 Juni 2026, delapan komoditas berstatus swasembada. Rinciannya: beras surplus 3.665.324 ton; cabai besar surplus 568.188 ton; cabai rawit surplus 678.512 ton; jagung surplus 1.653.621 ton; daging ayam surplus 1.310.318 ton (ekspor); telur ayam surplus 820.652 ton (ekspor); bawang merah surplus 87.106 ton (ekspor); dan gula konsumsi surplus 207.477 ton.

Tiga komoditas masih defisit dan dipenuhi impor, yakni bawang putih 694.770 ton, kedelai 2.494.897 ton, serta daging sapi/kerbau 183.379 ton. Total produksi 11 komoditas tercatat 73.755.193 ton dengan kebutuhan 68.137.041 ton sehingga surplus 5.618.152 ton.

Penjelasan Menteri Pertanian

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan capaian swasembada ini memenuhi definisi FAO (1999), yaitu kemampuan memproduksi minimal 90% dari kebutuhan nasional. Menurutnya, impor 3,5 juta ton dari kebutuhan 73 juta ton produksi hanya sekitar 4–5% sehingga masih dalam batas yang disebut swasembada.

“Yang tiga belum swasembada, yakni bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, total impornya 3,5 juta ton. Total kebutuhan 11 komoditas itu 68 juta ton, produksi 73 juta ton… itu 4-5%, sedangkan konsensus FAO (1999) itu 10% impor termasuk sudah swasembada,” ujar Mentan.

Mentan juga menekankan pentingnya pemahaman yang sama kepada kepala daerah mengenai status swasembada tersebut dan mencatat beberapa komoditas bahkan mengalami kelebihan produksi yang mengarah pada ekspor.

Tantangan Distribusi dan Inflasi

Menko Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pengendalian harga beras berhasil sehingga bukan lagi pemicu inflasi utama. Namun ia menunjuk bawang merah dan cabai (merah dan rawit) sebagai tantangan karena meski swasembada, harganya terus naik.

“Persoalannya, mungkin ini perlu ada sentra pangan baru. Contoh bawang merah, ini sentra produksinya jauh dan harus didistribusikan ke seluruh Indonesia, sehingga membuat adanya tambahan ongkos transportasi yang membuat harganya naik,” kata Tito.

Kepala Badan Pusat Statistik melaporkan cabai merah dan bawang merah memberi andil dominan pada inflasi komponen bergejolak pada Mei 2026.

Upaya Menjaga Stok dan Stabilitas Harga

Kementerian Pertanian menyatakan terus memperkuat distribusi dan stabilisasi harga bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, dan ID Food. Mentan meminta pemerintah daerah dan Bulog mengaktifkan pasar murah untuk menyeimbangkan harga sekaligus membantu petani dan peternak.

“Gejolak harga pada sejumlah komoditas, seperti bawang merah dan minyak goreng, lebih dipengaruhi faktor distribusi, bukan ketersediaan pasokan. Bawang merah ini anomali karena kita sudah ekspor. Distribusinya yang akan kita perbaiki ke depan,” ujar Mentan.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, melaporkan stok beras yang dikuasai Bulog pada 15 Juni 2026 sebanyak 5.231.682 ton, terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah 5.220.679 ton dan komersial 11.003 ton. Stok tersebut tersebar di seluruh wilayah dan siap didistribusikan untuk intervensi pemerintah.

Pemerintah melakukan intervensi pasar beras melalui dua instrumen utama Bulog, yaitu SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan bantuan pangan. Penyaluran SPHP pada Mei 2026 mencapai 112.637 ton, naik 4,37% dari bulan sebelumnya, sehingga total kumulatif distribusi mencapai 336.140 ton atau 40,6% dari target Maret–Desember 2026 sebesar 828.000 ton.

Sementara itu, distribusi bantuan pangan beras terealisasi 545.790 ton dari pagu 664.888 ton. Untuk minyak goreng, realisasi penyaluran tercatat 109.174.053 liter dari pagu 132.977.632 liter.