Skybee — Pemerintah menyiapkan program pembagian kompor listrik yang direncanakan mulai dijalankan pada 2027 sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih mendominasi konsumsi domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan sekitar 80% kebutuhan LPG nasional saat ini dipenuhi melalui impor. Kondisi itu berkontribusi pada keluarnya devisa dalam jumlah besar tiap tahun.

Besaran Anggaran dan Sasaran Program

Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk kelancaran pelaksanaan program kompor listrik pada 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2027 bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Bahlil, beban devisa akibat impor LPG mencapai minimal Rp 120 triliun per tahun. Dengan harga ICP saat ini, angka itu bisa melampaui Rp 130 triliun.

Fokus Pada Rumah Tangga Daya Rendah

Pemerintah berencana memfokuskan program pada rumah tangga dengan kapasitas daya listrik relatif rendah agar jangkauan dapat meliputi wilayah kecamatan dan pedesaan tanpa perlu penambahan daya besar-besaran.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 VA,” kata Bahlil.

Kajian Teknis dan Ekonomi

Bahlil menyatakan program masih dalam tahap persiapan dan akan melalui berbagai kajian teknis serta ekonomi sebelum diputuskan implementasinya secara luas.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi kompor listrik yang lebih efisien agar manfaat bagi masyarakat sebanding dengan biaya transisi yang diperlukan.