Skybee — Pemerintah berencana meluncurkan portal perlindungan sosial (Perlinsos) secara nasional pada Oktober 2026. Portal ini hadir sebagai situs terpadu—bukan aplikasi—yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Perlinsos mengintegrasikan data dari delapan kementerian/lembaga melalui kerangka Digital Public Infrastructure sebagai pendekatan pertama di Indonesia. Warga yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara mereka yang belum akan dibantu oleh agen pendamping.

Fondasi Digital dan Mekanisme Pendaftaran

Inovasi ini dibangun di atas tiga fondasi digital public infrastructure. Pertama, identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon. Kedua, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketenagakerjaan, listrik, dan aset. Ketiga, pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Sebagai upaya agar layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran serta menutup kesenjangan literasi digital.

Uji Coba dan Cakupan Awal

Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas dijalankan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal. Proses pendampingan dilakukan oleh lebih dari 700 agen yang terdiri atas aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tokoh masyarakat, anggota PKK, serta kader Dasawisma.

“Nanti pada Oktober atau November (2026) Presiden Prabowo akan melakukan launching (portal Perlinsos) secara nasional di 541 kabupaten,”

demikian pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantor DEN pada Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Luhut menyampaikan harapan agar 42 kabupaten pilot menyelesaikan pendaftaran akhir Juli. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memantau uji coba tersebut pada awal Juli 2026.

“Kami juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Menurut Luhut, digitalisasi diharapkan menghasilkan data yang lebih mutakhir sehingga kebijakan dapat berbasis data. “Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” tuturnya.