Skybee — Pemanfaatan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) rumah tangga belum terlihat jelas dalam susunan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk RAPBN 2027. Proyeksi volume LPG bersubsidi dalam asumsi dasar R-APBN 2027 tetap dipatok sama seperti tahun ini, yaitu 8 juta metrik ton.

Saat ini upaya mengurangi konsumsi LPG 3 kg lebih banyak difokuskan pada perluasan jaringan gas (jargas) dan program kompor listrik. Dalam pagu indikatif 2027, Kementerian ESDM mengalokasikan Rp5,2 triliun untuk program jargas yang menargetkan 959.232 sambungan hingga 2028, serta anggaran Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik.

Total pagu indikatif Kementerian ESDM 2027 mencapai Rp27,33 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 Juni 2026 disepakati pemanfaatan sekitar 82% dari jumlah tersebut, atau setara Rp22,48 triliun, untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Anggaran Konversi Perlu Pos Khusus

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menyatakan program substitusi energi seperti CNG sebaiknya tertera dalam mata anggaran APBN. Menurutnya, alokasi anggaran diperlukan untuk membiayai infrastruktur, sarana pendukung, atau subsidi bila dibutuhkan.

“Alokasi tersebut antara lain guna membangun infrastruktur, sarana lain atau kalkulasi subsidi jika diperlukan. Alokasi kompor listrik yang sudah ditetapkan tidak bisa serta merta dialihkan ke program CNG. Harus ada persetujuan dan dibahas lagi sesuai mekanisme perubahan anggaran,”

Bisman menambahkan, meski program CNG belum tercantum sekarang, anggaran untuk tujuan itu bisa ditempatkan di pos lain atau diakomodasi melalui mekanisme perubahan APBN.

Impor Tabung 3 Kg dan Uji Keamanan

Kementerian ESDM berencana mengimpor 100 ribu tabung CNG kemasan 3 kg dari China sebagai tahap awal penerapan CNG untuk rumah tangga, menyusul keterbatasan produksi tabung berstandar yang dibutuhkan di dalam negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program konversi LPG ke CNG masih pada tahap uji coba, terutama untuk memastikan aspek keselamatan dari tabung kemasan ringan tersebut. Lemigas dilibatkan dalam pengujian. Untuk aplikasi CNG berukuran 12 kg dan 20 kg, kata Bahlil, sudah digunakan di sektor hotel dan restoran, namun versi 3 kg sedang diuji agar cocok untuk kebutuhan rumah tangga.

“Ini yang kita lagi godok. Untuk mendapatkan teknologi yang 3 kilogramnya, ini lagi kita tes,”

Potensi Penghematan Devisa dan Kebutuhan Infrastruktur

Bahlil menyatakan impor LPG lebih dari 8 juta metrik ton menekan devisa hingga sekitar Rp140 triliun per tahun, terutama saat harga minyak dunia naik. LPG impor masuk skema subsidi sehingga negara menahan fluktuasi harga agar tidak memengaruhi daya beli masyarakat.

Pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyatakan kandungan energi CNG dapat menggantikan LPG dan mendukung ketahanan energi dengan sumber pasokan dari gas dalam negeri. Namun, menurutnya, substitusi itu memerlukan pembangunan infrastruktur kompresi dan jaringan pipa distribusi agar konsumsi rumah tangga dapat beralih dari tabung ke sambungan pipa.

“Kalau akan dipakai untuk menggantikan LPG rumah tangga–industri, perlu dibangun infrastrukturnya dulu. Setidaknya meliputi fasilitas untuk meng-compressed gas dan jaringan pipa distribusinya untuk sampai ke end user,”

Pri Agung menambahkan pengembangan jargas yang lebih masif butuh dukungan APBN. Jika pengembangan bergantung pada badan usaha, diperlukan kajian kelayakan ekonomi termasuk tingkat pengembalian investasi.

Secara teknis, program konversi juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG karena komponen gas CNG (metana dan etana) tersedia dari sumur migas domestik, berbeda dengan komponen LPG (propan dan butana) yang ketersediaannya di dalam negeri terbatas.