Skybee — Stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah diminta diarahkan pada industri padat karya untuk memperbesar penciptaan pekerjaan formal. Kekhawatiran muncul karena hingga kini pekerjaan informal masih mendominasi pasar tenaga kerja nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, pekerja formal tercatat 59,93 juta orang atau 40,58% dari total penduduk bekerja, sedangkan pekerja informal mencapai 87,74 juta orang atau 59,42%. Total penduduk bekerja tercatat 147,67 juta orang, dengan pengangguran 7,24 juta orang sehingga total angkatan kerja 154,91 juta orang.

Dominasi Sektor Penyerapan Tenaga Kerja

BPS mencatat penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan, yang bersama-sama menyerap sekitar 60,29% tenaga kerja nasional. Meski jumlah pekerja formal naik dari 59,19 juta menjadi 59,93 juta dalam setahun terakhir, proporsinya terhadap total tenaga kerja tetap relatif rendah.

Pekerja informal juga terus bertambah, kondisi yang menurut pengamat mencerminkan dominasi pekerjaan dengan produktivitas dan perlindungan sosial terbatas.

Tekanan Upah dan Biaya Produksi

Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan industri padat karya perlu menjadi prioritas kebijakan fiskal 2027 agar penyerapan tenaga kerja formal meningkat.

“Dengan besarnya proporsi pekerja yang berada di sektor informal, industri padat karya harus menjadi prioritas kebijakan fiskal tahun 2027. Industri tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan di sektor formal,”

Faisal juga menyinggung penurunan upah riil yang terjadi belakangan dan menyebut insentif pemerintah selama ini lebih banyak fokus menekan biaya dari sisi konsumen. Ia mengusulkan perhatian lebih pada faktor yang menaikkan biaya produksi bagi industri padat karya, termasuk daya beli konsumen terutama kelas menengah.

Ia mengemukakan beberapa insentif yang sudah digulirkan, antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, program magang bagi lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum, serta diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk pekerja transportasi daring.

Faisal menilai insentif tersebut penting untuk menekan biaya, tetapi perlu dilengkapi langkah yang menurunkan beban biaya hidup kelas menengah. Ia memberi contoh kenaikan harga Pertamax yang menurutnya memerlukan dialog pemerintah dengan Pertamina untuk meredam dampak pada kelas menengah.

“Perlu pertimbangan dialog pemerintah dengan Pertamina dalam memperhitungkan dampaknya bagi kelas menengah, mungkin kenaikannya tidak langsung loncat ya tapi misalnya bertahap,”

Kerentanan Kelas Menengah

Pengamat Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menyatakan kelompok kelas menengah menjadi lapisan yang paling rentan di tengah tekanan ekonomi. Ia menyebut pelemahan rupiah bukan hanya memengaruhi pasar keuangan, tetapi juga menekan daya beli, tabungan, investasi, hingga rasa aman ekonomi keluarga.

Menurut Arie, tekanan ekonomi global, termasuk konflik geopolitik, turut memperbesar kerentanan domestik melalui kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi biaya kebutuhan dalam negeri.

“Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun,”

Arie memperingatkan tekanan berkepanjangan berisiko berkembang menjadi persoalan sosial jika kebutuhan primer masyarakat sulit terpenuhi.

Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menambahkan kebijakan penggunaan barcode yang terhubung data perpajakan berpotensi membuat sebagian kelas menengah tidak mendapatkan BBM bersubsidi, sehingga harus menanggung biaya energi lebih tinggi. Ia memperkirakan kenaikan biaya transportasi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga sekitar 15–20% jika pola konsumsi tak berubah.

Stimulus Fiskal dan Program Padat Karya

Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperluas penciptaan lapangan kerja produktif di sektor strategis. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyebut strategi dilakukan melalui pendekatan sisi permintaan dan penawaran.

Ferry menyatakan sektor prioritas yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja antara lain industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, dan furnitur; pariwisata, hotel, dan restoran; transportasi daring dan logistik; serta pertanian melalui hilirisasi dan digitalisasi.

Pemerintah telah menyediakan insentif seperti PPh 21 DTP untuk sektor padat karya dan pariwisata, program magang fresh graduate dengan uang saku setara UMP, diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk transportasi daring, subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin, serta program padat karya tunai.

“Beberapa stimulus fiskal yang diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja yang telah digulirkan sejak tahun lalu adalah Insentif PPH 21 DTP sektor padat karya dan Pariwisata, kemudian program Magang Fresh Graduate dengan Uang Saku UMP, diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk transportasi daring, subsidi kredit investasi revitalisasi mesin industri, serta program padat karya tunai,”

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga menggunakan program prioritas nasional untuk membuka lapangan kerja, termasuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan membuka peluang bagi 270.000 orang.

Ferry menegaskan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah.

“Ini kami semua kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring class menengah,”

Kredibilitas Kebijakan dan Stabilitas Pasar

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya kredibilitas kebijakan ekonomi agar penguatan rupiah dan IHSG berlanjut. Ia menyebut disiplin fiskal, kepastian regulasi, dan pengelolaan APBN yang efektif perlu diimbangi percepatan reformasi struktural dan peningkatan investasi.

Rizal mengatakan penguatan pasar keuangan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika fundamental ekonomi makin kuat dan kepercayaan investor meningkat. Ia menegaskan pemulihan tidak hanya bergantung pada sentimen pasar tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi.

Data perdagangan menunjukkan rupiah cenderung menguat pada pembukaan pasar selama seminggu terakhir, sementara IHSG juga mencatat tren penguatan pada periode yang sama.

Para ekonom menilai kombinasi stimulus fiskal yang tepat sasaran, pengendalian biaya hidup kelas menengah, dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk mendorong penyerapan tenaga kerja formal dan menjaga stabilitas ekonomi.