Skybee — Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan penerapan digitalisasi data pada portal perlindungan sosial dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran dalam skala besar.

Dalam konferensi pers di kantor DEN pada Rabu (17/6/2026), Luhut memperkirakan angka penghematan bisa mencapai Rp1.500 sampai Rp2.000 triliun.

Menurut Luhut, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi kebocoran anggaran melalui mekanisme yang lebih transparan.

“Kebocoran critical mineral itu sangat terkontrol. Dan kita coba dengan Simbara, ini tinggal mengembangkan terus saja dan itu akan buat efisien,” tutur Luhut.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menekan praktik penyelewengan dengan membangun sistem yang mengurangi celah korupsi.

“Sebenarnya kita membangun ekosistem di mana orang tidak bisa atau sangat kurang untuk korupsi,” kata Luhut.

Portal Perlinsos dan Fondasi Digital

Portal perlindungan sosial (Perlinsos) dirancang untuk menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure sebagai pendekatan pertama di Indonesia.

Warga pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum memiliki IKD dapat dibantu lewat agen pendamping.

Inovasi ini didukung oleh tiga fondasi digital public infrastructure: identitas digital dan verifikasi biometrik, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan data kependudukan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Perluasan Uji Coba dan Pendampingan

Sebagai upaya memastikan layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kementerian terkait menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran dan menutup kesenjangan literasi digital.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Data ini menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.

Rekap Pendaftaran

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal Perlinsos. Proses pendampingan dilakukan oleh lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, tokoh masyarakat, anggota PKK, serta kader Dasawisma.

“Kami juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,” ujar Luhut.