Skybee — Pemerintah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendigitalisasi layanan publik dan meningkatkan efisiensi anggaran. Implementasi AI difokuskan pada GovTech untuk menekan kebocoran, mempercepat layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan peluang pengembangan AI di Indonesia sangat besar, didukung oleh proyeksi jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa.

Sejak 1 Juni 2026, integrasi data dari delapan kementerian dan lembaga strategis telah dimasukkan ke dalam satu ekosistem berbasis AI, salah satunya untuk digitalisasi program bantuan sosial (bansos). Integrasi ini menjadi dasar pengembangan pemerintahan berbasis digital dan AI.

“Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. Cina mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Luhut menyebut sejumlah platform digital pemerintah telah tersambung dalam ekosistem itu, antara lain Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, hingga INAku.

Integrasi data juga ditujukan untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperluas basis pajak, mendorong kemunculan UMKM baru, serta menciptakan lapangan kerja.

“Misalnya untuk bansos, kalau on-target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas,” ungkap Luhut.

Luhut menambahkan, skema tersebut membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dan memaksimalkan potensi sekitar 64 juta unit UMKM sebagai sumber peningkatan rasio pajak nasional.

“Jadi kalau jumlah pembayar pajak ini bisa kita tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik, itu terkoneksi ke National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga nanti potensi pajak bisa turun kalau penerimaannya sudah meningkat,” tutur Luhut.

Efisiensi Anggaran

Luhut mengatakan sistem digital terintegrasi berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran dalam jumlah besar. Ia memperkirakan efisiensi tersebut dapat mencapai antara Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya berasal dari perbaikan penyaluran bansos, tetapi juga dari pengurangan kebocoran anggaran di berbagai sektor. Contoh yang disebutkan adalah pengawasan sektor mineral dan batu bara yang mulai memanfaatkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).

“Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal dikembangkan saja,” ujar Luhut.

Luhut menilai digitalisasi akan memperkuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga ruang penyimpangan dan praktik korupsi dapat dipersempit.

Kolaborasi Lintas Sektor

Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) AI, Ajar Edi, menilai teknologi AI memberi dampak dan peluang ekonomi besar bagi Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya keputusan cepat dari para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

“Kami meyakini, AI akan memberikan banyak peluang-peluang ekonomi di Indonesia. Beberapa riset mengatakan, pada 2030 itu akan sangat luar biasa dampak AI. Meski demikian, sangat penting dibuatkan keputusan-keputusan oleh stakeholder di hari-hari ini,” ungkap Edi.

Edi menekankan dua hal krusial: meski AI menjadi mesin inovasi, manusia tetap aktor utama; dan posisi Indonesia dalam peta pesaing AI global harus ditegaskan melalui hilirisasi, pembangunan infrastruktur AI, pengembangan talenta, serta model AI lokal.

“Namun, hal ini tidak bisa bebankan sendiri ke pundak pemerintah, makanya hari ini kita berkumpul untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga kita bersama-sama, kita bisa mendapatkan hasil maksimal untuk membangun Indonesia dalam konteks akselerasi AI, adopsinya lebih mantap, baik di pemerintahan, private sektor, sehingga adopsi AI bisa membantu pemerintah mendorong ekonomi Indonesia bisa lebih dari 8%,” tegas Edi.

Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 difokuskan untuk membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital Indonesia. Pertama, akselerasi inovasi nasional dengan mengidentifikasi strategi taktis untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional yang disusun menuju Peraturan Presiden.

Kedua, harmonisasi etika AI melalui perumusan standar etika yang jelas sepanjang siklus pengembangan AI untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ketiga, menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan investasi dengan menemukan model tata kelola regulasi yang seimbang untuk melindungi publik sekaligus menarik investor global.