Skybee — Indeks manufaktur Indonesia (S&P Global Manufacturing PMI) turun ke level 46,9 pada Juni 2026, menurut analisis Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian. Penurunan ini dianggap sebagai sinyal bahwa sektor industri menghadapi tekanan yang meningkat.

Fakhrul menyatakan bahwa aktivitas manufaktur kini kembali ke zona kontraksi seiring melemahnya permintaan sekaligus melonjaknya tekanan biaya produksi. Inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei dimulai pada 2011, dipicu kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar.

Ia menjelaskan bahwa kombinasi melemahnya pesanan baru dan biaya yang meningkat membuat perusahaan mengurangi pembelian bahan baku, memangkas tenaga kerja, dan menurunkan tingkat produksi.

“Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi permintaan melemah karena daya beli konsumen tertekan. Di sisi lain, biaya produksi justru meningkat akibat gejolak global, terutama setelah meningkatnya tensi geopolitik dan perang yang mendorong kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan baku,”

Fakhrul menilai pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang menenangkan dunia usaha. Menurutnya, pelaku industri memerlukan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah, bukan semata insentif.

Ia menekankan pentingnya mengurangi intervensi yang menambah ketidakpastian agar confidence kembali pulih dan investasi swasta dapat meningkat.

Selain itu, Fakhrul menyarankan stimulus yang difokuskan untuk menurunkan cost of doing business, sehingga beban biaya produksi dapat berkurang dan kapasitas produksi serta lapangan kerja dipertahankan.

Untuk merangsang konsumsi rumah tangga, ia mengusulkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 20 persen. Menurutnya, langkah tersebut memiliki efek berganda yang cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan ruang belanja.

Pentingnya Peran Fiskal Yang Lebih Aktif

Fakhrul mengatakan ketidakpastian global menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penyangga. APBN, menurutnya, harus diberdayakan kembali sebagai shock absorber ketika sektor swasta mengalami tekanan.

Namun ia mengingatkan ruang fiskal harus dibangun melalui realokasi anggaran yang terarah dan kredibel, bukan ekspansi belanja yang tidak terukur.

“Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan realokasi fiskal secara selektif menuju program-program yang memiliki dampak ekonomi paling besar. Sama pentingnya, proses penyesuaian tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka kepada publik dan pelaku pasar agar kepercayaan dapat kembali terbentuk,”

Fakhrul menambahkan bahwa laporan S&P Global masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri untuk 12 bulan ke depan jika tekanan harga mereda. Hal ini, menurutnya, menunjukkan momentum pemulihan tetap mungkin terjadi apabila kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.