Skybee — Bank Indonesia (BI) memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan seiring prediksi munculnya fenomena El Nino pada akhir Juni hingga November 2026. Lembaga itu menilai gangguan cuaca berisiko menurunkan produktivitas pertanian, terutama komoditas hortikultura, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di sejumlah daerah.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyatakan risiko inflasi yang dihadapi Indonesia tidak semata berasal dari gejolak harga global, tetapi juga dari faktor cuaca yang memengaruhi pasokan domestik. Karena itu BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Proyeksi Inflasi dan Target

Aida mengatakan proyeksi inflasi memang menunjukkan peningkatan, namun masih berada dalam sasaran 2,5% ± 1% untuk 2026 dan 2027. “Memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5% ± 1%, jadi paling tinggi kita 3,5% ini masih dalam target tersebut,” ujar Aida dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI Juni 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 3,08%. Komponen harga yang diatur pemerintah tercatat sebesar 2,07% dengan andil 0,40%. Inflasi inti mencapai 2,59% dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,66%.

Tekanan dari Harga Pangan Bergejolak

Kelompok harga bergejolak atau volatile food mencatat inflasi tahunan 6,24% dengan andil 1,02%. BI menilai faktor cuaca mulai ikut memengaruhi perkembangan inflasi di beberapa wilayah.

Deputi Gubernur BI lainnya, Ricky Perdana Gozali, menyatakan intensitas El Nino diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. “Mengenai risiko El Nino, kita lihat bahwa intensitas El Nino ini diperkirakan akan meningkat. El Nino berisiko menurunkan produktivitas terutama hortikultura di beberapa wilayah, khususnya kawasan Indonesia Timur,” kata Ricky.

Respons BI di Daerah

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BI mengerahkan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia untuk memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini difokuskan pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di daerah.

Hasil kajian BI menunjukkan inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, namun 13 provinsi telah mencatat inflasi relatif tinggi. Beberapa daerah dengan inflasi tertinggi pada Mei 2026 adalah Papua Barat sebesar 5,94%, Aceh 5,12%, dan Kalimantan Tengah 4,55%.

Ricky menambahkan tekanan inflasi dari beberapa faktor mengakibatkan kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.