— Aliansi BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi politik praktis dalam aktivitas mahasiswa dan menekankan pentingnya mempertahankan independensi gerakan sebagai wakil kepentingan publik.

Di sisi lain, organisasi itu menyatakan dukungan terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun menyoroti kebutuhan perbaikan tata kelola agar manfaat program tetap terjaga dan tepat sasaran.

Juru Bicara Aliansi BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan kekhawatiran atas indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam beberapa aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah belakangan ini.

Menurut Rahmat, adanya keterkaitan tersebut berpotensi mengalihkan orientasi gerakan mahasiswa dari perjuangan kepentingan publik menjadi agenda politik praktis.

“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,”

Rahmat, yang juga Ketua BEM Fakultas Hukum UIC, menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026). Ia menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan kehilangan fokus karena minim kajian dan argumentasi yang kuat.

Ia menambahkan bahwa substansi beberapa tuntutan belum memperlihatkan arah yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang sebenarnya menjadi pihak yang diuntungkan oleh gelombang aksi tersebut.

Salah satu sorotan Aliansi BEM Bersatu adalah tuntutan pembubaran Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Rahmat, program itu telah memberi manfaat langsung pada masyarakat, sehingga penolakan terhadapnya perlu ditinjau kembali disertai perbaikan mekanisme.

“Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,”

Rahmat juga menyebut dugaan keterkaitan sejumlah individu dalam aksi mahasiswa dengan jaringan politik tertentu. Ia mengaku menyampaikan klaim tersebut berdasarkan informasi yang ditemukan kelompoknya, namun tidak memaparkan bukti verifikasi independen dalam konferensi pers itu.

Selain itu, Aliansi BEM Bersatu menolak narasi krisis yang menurut mereka tidak didukung data komprehensif. Mereka menilai narasi seperti itu berisiko mengalihkan perhatian publik dari agenda penting, termasuk proses pemberantasan korupsi.

Tuntutan Aliansi

  • Sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
  • Dukungan terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar program tepat sasaran dan akuntabel.
  • Dukungan pengusutan tuntas kasus korupsi tanpa pandang bulu serta ajakan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.

Aliansi BEM Bersatu menyampaikan langkah-langkah tersebut sebagai respons terhadap dinamika aksi mahasiswa dan sebagai upaya mempertegas peran gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan publik tanpa tergoyahkan oleh kepentingan politik praktis.